Kepmen Kehutanan 440/2026 · 2025–2029
Visualisasi strategi inovasi percepatan hutan adat: subjek MHA diakui di kabupaten/kota, objek hutan ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, data dibuka, dan Satgas menjaga agar berkas tidak mengendap.
Disarikan dari paparan Kemendagri 20 Agustus 2026, peta jalan Satgas PKTHA, dan Keputusan Menteri Kehutanan 440 Tahun 2026. Bukan salinan resmi dan bukan portal Polri.
Tiga materi itu membentuk urutan kerja yang baru. Kemendagri membuka pengakuan subjek. Satgas dan Kepmen 440 mengunci enam program plus target tahunan. Tanpa subjek yang sah, usulan hutan adat tetap menumpuk di 123 berkas belum lengkap.
Permendagri 52/2014 dan PP 16/2026: identifikasi, verifikasi Panitia MHA, SK/Perda, lalu nomor register ke Menteri Dalam Negeri. Provinsi menetapkan yang lintas kabupaten; Menteri yang lintas provinsi.
Kementerian Kehutanan memverifikasi usulan, menerbitkan SK, menata batas, dan mengukuhkan kawasan. Target resmi: ±1,4 juta hektare pada 2025–2029.
Permendagri 52/2014 dan PP 16/2026 memindahkan bottleneck ke kabupaten/kota: identifikasi, verifikasi, SK/Perda, lalu registrasi ke Mendagri. Tanpa subjek, objek hutan adat tidak bisa jalan.
Kemendagri · 20 Agustus 2026
Provinsi menetapkan MHA lintas kabupaten. Menteri Dalam Negeri menetapkan yang lintas provinsi. MHA yang tidak jadi Desa Adat ditata lewat Lembaga Adat Desa, lalu diberi nomor register.
PP 16/2026 · UU Desa
Kepmen 144/2025 diperbarui Kepmen 121/2026. Satgas menyatukan Kemenhut, Pemda, CSO, dan mitra agar 95 usulan lengkap dan 123 yang belum lengkap tidak mengendap di meja yang berbeda.
Kepmen 144/2025 · 121/2026
Hanya 32 usulan (53.497 ha, 3,7%) bersih dari tumpang tindih. Itu prioritas percepatan. Sisanya — 43,6% di hutan konservasi — butuh harmonisasi Ditjen PS, Planologi, KSDAE, dan PHL.
Kepmen 440/2026 Tabel 3
Paparan Satgas sempat merinci tujuh program. Kepmen 440/2026 yang berlaku merangkumnya menjadi enam, dengan indikator tahunan. Pilih program untuk melihat strategi dan aksi.
Harmonisasi pusat–daerah, helpdesk provinsi, dan fasilitasi Perda/SK. Subjek hukum harus diakui sebelum objek hutan adat bisa ditetapkan.
Indikator: 123 usulan dilengkapi · 30–31 MHA/tahun
Sampai April 2026 ada 218 usulan. Yang lengkap secara administrasi 95 unit. Yang belum 123 unit. Hanya 32 unit clean and clear — prioritas percepatan. Hampir 44 persen sisanya menumpuk di hutan konservasi.
Matriks Kepmen 440: SK penetapan dari usulan lengkap, plus fasilitasi produk hukum daerah untuk 123 usulan yang belum lengkap. Tahun 2028–2029 mengolah hasil fasilitasi itu.
Sudah ditangani, termasuk Sakai Bathin Sobanga
10 kabupaten · 8 provinsi
Target Kemendagri: 1 MHA Riau diakui
2 unit Malinau + hasil fasilitasi 123 usulan
Verifikasi hasil fasilitasi + peta HA nasional
Riau baru 3 SK seluas 813 ha. Di daftar 123 usulan belum lengkap, dua belas komunitas Riau menunggu kelengkapan Perda/SK dan peta — total 49.133 ha, termasuk kenegerian Kampar dan Anak Rawa Siak.
Sakai Bathin Sobanga · Bengkalis
Usulan 149 ha, rekomendasi Timdu 110 ha. Ini satu-satunya unit Riau di jalur penetapan tahun itu.
| Komunitas / hutan adat | Kabupaten | Luas usulan (ha) |
|---|---|---|
| Kenagarian Tanjung Belit | Kampar | 300 |
| Kenegerian Aur Kuning | Kampar | 182 |
| Kenegerian Batu Sanggan | Kampar | 5.814 |
| Kenegerian Gajah Bertalut | Kampar | 44 |
| Kenegerian Kuok | Kampar | 1.825 |
| Kenegerian Terusan | Kampar | 4.847 |
| Melayu Domo | Kuantan Singingi | 800 |
| Pebatinan Sibokol-Bokol | Pelalawan | 2.734 |
| Bonai | Rokan Hulu | 2.868 |
| Masyarakat Tangun | Rokan Hulu | 8.787 |
| Menaro Sati | Siak | 1.979 |
| Asli Anak Rawa | Siak | 18.953 |
| Jumlah usulan Riau | 49.133 | |
Bandingkan dengan katalog editorial di Wilayah Kelola.
Catatan Perda Riau ada di Pustaka.
Dasar hukum, tahapan Permendagri 52/2014, PP 16/2026, dan target Rakortekrenbang 2027 (36 MHA nasional, 1 MHA Riau).
Visi-misi, tujuh usulan program awal, dan angka November 2025 (169 SK, 366.955 ha). Diperbarui oleh Kepmen 440.
Dokumen resmi: enam program, matriks target tahunan, capaian April 2026, dan daftar usulan termasuk pipa Riau.
Angka mengikuti lampiran Kepmen 440/2026 (posisi April 2026) kecuali disebut lain. Green Policing merangkum agar bisa diperiksa, tidak menerbitkan SK, dan tidak menarik kesimpulan hukum. Jika ada koreksi, kirim lewat /lapor.